Sinarsore.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar terus berupaya melakukan gebrakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bakal dibentuk hingga di tingkat kecamatan, Kamis, 20 Juni 2024.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, pembentukan TPAKD bertujuan untuk mendorong terwujudnya ekonomi inklusif.
“Ekonomi inklusif ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah,” kata Bahtiar Baharuddin.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, berdirinya sebuah daerah sebagai daerah otonom agar dapat mandiri dari sisi keuangan.
“Namun, Sulbar dengan usai 20 tahun, 77 persen masih bergantung pada transfer dari pusat, sehingga perlu merenungkan bahwa yang dikhtiarkan 20 tahun lalu masih sangat jauh dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
Bahtiar Baharuddin pun menjelaskan, Rakor yang telah melibatkan TPAKD, OJK, LPS, dan pihak terkait lainnya, diharapkan dapat memberikan dukungan melalui otoritas dan jejaring untuk membantu percepatan membangun di daerah.
“Bagaimana mungkin mendorong ekonomi inklusif dengan jumlah APBD di Sulbar yang tidak cukup 15 triliun. Maka jalan satu satunya harus medapatkan dukungan KUR,” ungkap Bahtiar Baharuddin.
Saat ini, dari 3,3 triliun KUR di Sulbar baru terserap 900 miliar. Artinya, tersisa 2 triliun lebih dapat dimanfaatkan. Peluang inilah yang akan dijalankan untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Sulbar.
“Salah satunya itu bisa kita kembangkan pisang Cavendish,” tuturnya.(*)
