Sinarsore.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai program strategis BKKBN dalam menangani persoalan kependudukan, termasuk stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal ini terungkap dalam audiensi antara SDK dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, Selasa, 22 April 2025.
Dalam pertemuan itu, Rezky Murwanto menyampaikan sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi Sulbar, seperti meningkatnya angka stunting, kematian ibu dan bayi, kasus cacingan, serta tingginya angka kemiskinan ekstrem.
“Walaupun pada 2023 kita sempat menurunkan angka stunting sebesar 4,7 persen, namun pada rilis selanjutnya, diprediksi bisa naik sekitar 5,1 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius kami,” kata Rezky Murwanto.
Ia juga memaparkan berbagai program unggulan BKKBN seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), gerakan ayah teladan, Lansia Berdaya (Sidaya) dan upaya pengembangan taman pengasuhan anak seiring meningkatnya angka partisipasi kerja ibu.
Terkait bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2033, Rezky Murwanto menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi produktif.
“Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau tidak, kita hanya akan menumpuk jumlah penduduk usia produktif tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Resky Murwanto menjelaskan, SDK menyatakan, akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten dalam menangani isu stunting dan kemiskinan secara terintegrasi.
Dia juga menyampaikan, SDK akan mengucurkan anggaran untuk keluarga-keluarga yang masuk dalam katagori miskin dan akan dievaluasi setiap tahun.
“Katanya, Rp2 juta per KK (yang masuk dalam kategori miskin ekstrim). Mereka sudah ada datanya, by name by address nya dan siap langsung di intervensi ke keluarga-keluarga tersebut,” ungkap Rezky Murwanto.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar di kepemimpinan SDK, mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di APBD 2025.
“Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian,” kata SDK, 12 Maret 2025 lalu.
Bantuan tunai itu, kata SDK, akan disalurkan pada 10 ribu dari 20 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten.
“Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing,” tuturnya.
