Sinarsore.com, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat gabungan komisi dalam rangka membahas hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, Kamis, 24 April 2025.
Rapat gabungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua DPRD, Suraidah Suardi. Seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi I hingga Komisi IV DPRD Sulbar turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam pembahasan.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Sulbar menegaskan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyatukan hasil pendalaman dari masing-masing komisi yang sebelumnya telah melakukan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
“Melalui forum ini, kami menyatukan pandangan dari setiap komisi terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, hingga penggunaan anggaran oleh OPD. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang akan kami bawa ke rapat paripurna,” ujar Amalia.
Ia menambahkan, rekomendasi yang akan disusun oleh DPRD tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga proyektif sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun program dan kebijakan di masa mendatang.
“Sebagai lembaga pengawas, kami berharap pertanggungjawaban pemerintah daerah ke depan akan semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ini penting untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran,” tutupnya.
Seluruh masukan dari komisi akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur dan akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna mendatang.
