Sinarsore.com, Mamuju – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pitu Ulunna Salu di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali mengemuka dengan dukungan yang semakin menguat.
Salah satu dukungan tegas datang dari Muh Atmaja, pemuda keturunan Aralle yang juga merupakan bagian dari wilayah adat Pitu Ulunna Salu, serta mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Muh Atmaja menilai, pemekaran wilayah ini bukan lagi sekadar opsi, melainkan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh pembangunan dan pelayanan publik secara adil.
“Pitu Ulunna Salu punya sejarah panjang, punya identitas, dan punya hak yang sama untuk berkembang. Pemekaran ini bukan sekadar wacana, tapi perjuangan untuk masa depan generasi kami,” tegas Muh Atmaja.
Menurutnya, kehadiran DOB baru di wilayah tersebut akan membuka akses infrastruktur, memperluas jangkauan layanan pemerintah, dan menghadirkan pemerataan pembangunan yang selama ini belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di kawasan pegunungan.
“Lahirnya kabupaten baru akan menjadi solusi pemerataan, membuka akses infrastruktur, serta memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat setempat untuk menikmati keadilan sosial,” ungkapnya.
Lebih jauh, Muh Atmaja mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya diaspora Pitu Ulunna Salu yang berada di berbagai wilayah, serta mahasiswa asal Sulbar yang menempuh pendidikan di luar daerah, untuk bersatu dan ikut dalam barisan perjuangan ini.
“Ini bukan hanya soal wilayah, tapi tentang harga diri dan masa depan. Mari kita satukan barisan, kita tunjukkan bahwa Pitu Ulunna Salu layak menjadi DOB baru di Sulawesi Barat,” tutur Muh Atmaja.
Pernyataan ini menambah panjang daftar tokoh yang menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah di Sulbar, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan pelayanan.
Wacana pemekaran Kabupaten Pitu Ulunna Salu telah lama bergulir, dengan basis historis dan kultural yang kuat. Wilayah adat ini mencakup beberapa kecamatan di pegunungan yang secara geografis terpencil, namun memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang besar jika dikelola secara mandiri dalam kerangka kabupaten baru.
