Sinarsore.com, Mamuju – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar), Munandar Wijaya optimis, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulbar berlangsung damai.
Hal itu disampaikan Munandar Wijaya, melihat para calon, baik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar, maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) di enam kabupaten, masih memiliki hubungan kedekatan, baik emosional maupun kekeluargaan.
“Katakanlah Pasangkayu, yang maju itu melawan kotak kosong. Kemudian di Mamasa semua bersepupu dua kali. Ada yang ipar juga. Di Polman juga begitu, istilahnya kita ini Mesakanne. Majene juga demikian, dari pernah berpasangan kemudian berpisah. Yang berpasangan juga antara kosong satu dan dua juga ada hubungan darah,” kata Munandar Wijaya.
“Di Mamuju juga begitu. Yang berhadapan sekarang bupati dan wakil bupati. Masih menjabat dengan jabatan yang sama. Tapi memang tentu banyak hal yang perlu diantisipasi karena sifatnya dinamis,” sambungnya.
Selain itu, kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, semua kandidat sudah mewakili semua suku dan kewilayahan yang ada di Sulbar. Ada orang Mandar, orang Bugis, orang gunung dan orang pesisir. Sehingga sangat kecil (perpecahan) itu terjadi.
“Hanya memang, selama ini yang paling kita lihat di media atau informasi yang berkembang itu, saya jujur lebih ke isu internal ASN saja. Ada keterlibatan ASN dalam dukungan kandidat. Sehingga ini bisa memicu hal-hal kecil yang bisa bersifat rawan dalam Pilkada,” ungkap Munandar Wijaya.
Munandar Wijaya pun menjelaskan, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk membuat imbauan Pilkada damai yang akan disebarkan di seluruh wilayah Sulbar. Langkah itu diharapkan, dapat meminimalisir terjadinya gesekan antar pendukung Pasangan Calon (Paslon).
“Senin kita akan rapat internal membuat imbauan untuk Pilkada damai. Kami untuk saran menyampaikan hal-hal teknis di KPU, Bawaslu dan TNI, Polri permantap lagi. Kurang satu bulan lagi kita menuju pemilihan 27 November,” pungkasnya.
Menurutnya, tingkat kecurangan di Pilkada Sulbar harus diperkecil, sehingga tidak muncul bibit-bibit persoalan yang saat ini dikhawatirkan.
“Kita semua mengimbau agar ASN tidak terlibat dalam proses politik. Baik di media sosial, atau di tempat lain. Ada camat, kepala puskesmas, kadis dan sebagainya,” tutur Munandar Wijaya.
