Sinarsore.com, Mamuju – Dalam debat kandidat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mamuju nomor urut 1, Sutinah Suhardi dan Yuki Permana menegaskan, pemerintahannya tidak lagi akan menggunakan Kartu Mamuju Keren (KMK).
Menurutnya, layanan kesehatan dan pendidikan yang kini telah optimal bisa tetap berlanjut tanpa batas, tanpa perlu menggunakan kartu sebagai media akses.
Data terbaru menunjukkan, penerapan Program Universal Health Coverage (UHC) di Mamuju telah berhasil mencakup lebih dari 98 persen warga yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
UHC yang diterapkan tanpa perantara KMK ini, memungkinkan warga Mamuju langsung mendapatkan pelayanan, tanpa prosedur administratif yang panjang.
Pada sektor pendidikan, dukungan untuk siswa dari keluarga pra-sejahtera, juga terus meningkat dengan jaminan pendidikan gratis hingga sekolah menengah, memudahkan akses tanpa syarat kartu.
Sutinah Suhardi menjelaskan, pendekatan tanpa kartu ini selaras dengan prinsip transformasi sosial inklusif yang berorientasi pada pelayanan universal, adil, dan merata.
Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Mamuju ingin memastikan bahwa setiap warga dapat langsung menikmati layanan dasar tanpa hambatan, menjadikan visi inklusifitas sosial dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.
Dengan tidak adanya batasan administratif seperti kartu, masyarakat Mamuju kini memiliki kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan, mendukung terwujudnya Mamuju yang lebih maju dan sejahtera.
Sementara itu, Juru bicara Koalisi Mamuju Keren, Hajrul Malik menyampaikan, menggunakan atau tidak KMK, itu bukan masalah urgen, sebab hanya menjadi alat atau media akses. Yang utama dalam KMK itu adalah programnya.
“Dulu kita memprogramkan agar masyarakat mengakses bantuan menggunakan KMK. Namun pasca Covid-19, mengharuskan kita memberlakukan prinsip transformasi inklusif, tidak boleh ada orang yang tidak mendapatkan pelayanan hak dasar seperti kesehatan misalnya,” kata Hajrul Malik.
Ketua DPW Partai Gelora ini mengatakan, penggunaan KMK tidak lagi menjadi urgen, karena programnya telah dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif selama kepemimpinan Sutinah Suhardi yang bisa dibilang hanya seorang diri tanpa wakil.
“Kalau harus pake kartu, bagaimana dengan masyarakat lain yang tidak memiliki kartu? Olehnya itu, kita tidak butuh lagi kartu untuk mengakses program, seperti kesehatan saat ini, hanya menggunakan KTP kita sudah bisa dilayani di fasilitas kesehatan manapun,” ungkapnya.
“Saat ini, yang baru bisa kita dipenuhi secara menyeluruh adalah program kesehatan dan pendidikan,” sambung Hajrul Malik.
Sementara untuk program lainnya seperti UMKM, pertanian dan perikanan, juga sudah ada hanya bantuannya belum maksimal. Itu semua yang menjadi layanan dalam program KMK.
“Jadi, apa yang dituduhkan saudara kita Ado Mas’ud bahwa KMK merupakan produk gagal adalah salah, sebab penggunaan kartunya memang tidak kita gunakan tapi programnya tetap kita jalankan. Sebab menggunakan kartu KMK akan bertentangan dengan transformasi layanan sosial yang inklusif,” tutupnya.
