Sinarsore.com, Mamuju – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi garda terdepan daulat pangan Indonesia.
Hal itu disampaikan Bahtiar Baharuddin saat menghadiri Rapimda dan musyawarah fasilitator pembentukan Desa Bersatu Provinsi Sulbar di Mamuju, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, kebanggaannya dengan hadirnya DPP Desa Bersatu di Sulbar. Ia pun mengapresiasi komitmen DPP Desa Bersatu, membentuk pengurus daerah di Sulbar untuk meningkatkan kedaulatan pangan.
“Kita komitmen dengan organisasi desa, bekerjasama meningkatkan kedaulatan pangan Sulbar. Jangan lagi beli komoditi pangan dari luar. Harus sampai pada level daulat,” kata Bahtiar Baharuddin.
Sehingga, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu berpesan kepada organisasi desa untuk bersama-sama mengawal APBD, baik perubahan maupun APBD pokok 2025, guna memastikan alokasi APBD untuk meningkatkan kedaulatan pangan di Sulbar. Sebab menurutnya, alokasi APBD Sulbar saat ini tidak konsen pada mewujudkan kedaulatan pangan.
“Misalnya pengadaan bibit. Kalau tidak ada, itu bisa dikritisi. Saya sudah cek itu tidak ada. Makanya harus ada perubahan. Ini menjadi kunci meningkatkan produksi komoditi kita di Sulbar, baik sektor perikanan, peternakan, hortikultura, serta perkebunan. Inilah yang kita perjuangkan bersama Desa Bersatu. Tolong kawal apbd, baik perubahan dan APBD Pokok 2025,” ungkapnya.
Ketua DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas mengatakan, kehadiran Desa Bersatu di Sulbar berkomitmen mendukung program Pj Gubernur Sulbar dalam meningkatkan kedaulatan pangan, sebab menurutnya program tersebut betul-betul menyentuh dan berdampak langsung ke desa.
“Program Pj Gubernur Sulbar, real untuk peningkatan kesejahteraan dan menyentuh langsung ke desa,” tutur Asri Anas.
