Sinarsore.com, Majene – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Majene, Habibi Azis menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ekosistem desa di wilayah Kabupaten Majene.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pekerja rentan di desa-desa se Kabupaten Majene di aula kantor Kecamatan Sendana, Selasa, 29 Oktober 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2021, Peraturan Bupati Majene nomor 4 tahun 2024 dan Surat Edaran Bupati Majene nomor 1 tahun 2023.
Dalam sambutannya, Habibi Azis menekankan, pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh komponen ekosistem desa.
“Perangkat desa dan pekerja rentan adalah bagian integral dari pembangunan di desa. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, kita memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan yang layak dalam menghadapi risiko kerja,” kata Habibi Azis.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene berkomitmen untuk memastikan seluruh perangkat desa dan pekerja di desa-desa mendapat akses jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kesejahteraan dan keamanan sosial akan memotivasi perangkat desa dan pekerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat, kepala desa, anggota BPD, perwakilan dari dinas terkait, serta narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Mereka memberikan pemaparan tentang manfaat jaminan sosial dan mekanisme pendaftaran peserta, termasuk prosedur penanganan klaim jaminan kecelakaan dan jaminan hari tua.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Majene berharap dapat memperkuat ekosistem desa yang lebih sejahtera dan terlindungi, menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah desa.
