Sinarsore.com, Mamuju – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mamuju menyuarakan tuntutan tegas agar dilakukan evaluasi terhadap Pembimas Kristen Kemenag Sulbar.
Sebagai organisasi yang peduli terhadap isu kebangsaan dan keadilan, GMKI Cabang Mamuju menyatakan bahwa keberadaan Pembimas Kristen harus mencerminkan pelayanan yang maksimal terhadap umat Kristen di Sulbar.
GMKI Mamuju menilai bahwa kinerja Pembimas Kristen Kemenag Sulbar selama 16 tahun tidak menunjukkan dampak signifikan dalam membina kehidupan beragama dan pendidikan Kristen.
Bahkan, terdapat dugaan penyalahgunaan aset negara berupa kendaraan dinas yang hingga kini belum dialihkan statusnya sesuai dengan Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal Kemenag RI Nomor: B-900/SJ/B.III.3//KS.01.1/03/2025. Hal ini memperkuat urgensi perlunya pemeriksaan dan penegakan aturan ASN sesuai regulasi yang berlaku.
Bimas Kristen memiliki tanggung jawab penting sebagaimana diatur dalam Permenag Nomor 42 Tahun 2016, yakni menyelenggarakan urusan keagamaan dan pendidikan Kristen secara menyeluruh.
Namun, GMKI Mamuju menyebut bahwa tugas-tugas tersebut belum dijalankan secara optimal. Salah satu contohnya adalah perpecahan gereja di Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang, yang tidak mendapatkan perhatian serius dari Pembimas Kristen.
Kritik juga diarahkan pada minimnya perhatian terhadap dunia pendidikan tinggi. Tercatat sejumlah perguruan tinggi di Mamuju tidak memiliki dosen tetap untuk mata kuliah agama Kristen.
GMKI juga menyoroti pembatasan ruang persekutuan yang sering kali terjadi akibat tekanan kelompok intoleran, tanpa ada solusi dari Pembimas Kristen.
Lebih lanjut, GMKI Mamuju meminta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulbar untuk bersikap tegas terhadap dugaan praktik nepotisme dalam rekrutmen SDM di lingkup Bimas Kristen.
Ketua Cabang GMKI Mamuju, Yulianus Tamo, menegaskan bahwa jabatan Pembimas Kristen harus diisi oleh sosok yang memiliki integritas, komitmen terhadap pelayanan umat, dan kemampuan menjawab tantangan kebinekaan secara demokratis.
“Keberadaan Pembimas Kristen semestinya menjadi jembatan antara negara dan umat, bukan sekadar jabatan administratif yang stagnan selama bertahun-tahun. Karena itu, GMKI Mamuju menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh dan pencopotan jabatan adalah langkah konkret demi membenahi tata kelola pembinaan umat Kristen di Sulbar,” tuturnya.
