Sinarsore.com, Mamuju – Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, menyebut keberadaan hutan lindung yang dekat dengan permukiman warga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).
Hal itu disampaikan Sudirman dalam wawancara usai mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sulbar yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, pada Kamis, 11 September 2025.
“Saya minta kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, supaya membuat kebijakan dalam hal pembebasan hutan lindung atau pengalihan status dari hutan lindung menjadi hutan sosial,” ungkap Sudirman.
Menurutnya, keberadaan hutan lindung yang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari permukiman warga sangat membatasi ruang gerak masyarakat dalam mencari penghidupan. Padahal, sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dari hasil alam di sekitar tempat tinggal mereka.
“Selama ini kan selalu pakai Undang-Undang Nomor 1 tentang Kehutanan. Bila mana melakukan penerobosan hutan lindung, itu akan kena pidana. Itu kasihan, karena sangat membatasi masyarakat di sana,” ujarnya.
Sudirman menekankan, keterbatasan akses terhadap lahan produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja dan ruang ekonomi bagi masyarakat, sehingga berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Bagaimana kalau hanya satu kilometer ruang bergerak dengan jumlah penduduk yang cukup banyak? Cari kehidupan jadi sangat terbatas. Itu salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan di Kabupaten Mamasa,” tegas Sudirman.
Ia menambahkan, wilayah dengan kategori miskin ekstrem di Kabupaten Mamasa umumnya berada di sekitar kawasan hutan lindung.
Pemerintah daerah berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam hal pengelolaan kawasan hutan, agar dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat tanpa harus melanggar hukum.
