Sinarsore.com, Mamuju – Polemik terkait penganugerahan gelar kehormatan akademik turut mendapat tanggapan dari salah seorang tokoh masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar), Hajrul Malik.
Ia menilai, gelar kehormatan sejatinya merupakan simbol penghargaan akademik atas kontribusi nyata seseorang terhadap ilmu pengetahuan, kemanusiaan, maupun pembangunan.
“Ketika muncul polemik, saya kira itu menandakan publik makin peduli pada integritas dunia akademik,” ujar Hajrul Malik, Senin, 16 Februari 2026.
Menurutnya, otonomi kampus tetap harus dihormati. Namun di sisi lain, setiap kebijakan akademik, termasuk penganugerahan gelar kehormatan, harus dijalankan secara transparan, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Ia menegaskan bahwa bagi pemerintah daerah, substansi lebih penting daripada simbol. Gelar akademik, kata dia, tidak boleh berhenti pada seremoni semata, tetapi harus memberi dampak riil bagi masyarakat.
“Bagi pemerintah daerah, yang lebih penting dari sekadar gelar adalah dampak riil. Bagaimana kolaborasi dengan kampus melahirkan riset, inovasi, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Terkait narasi jual-beli gelar yang beredar, Hajrul Malik menyebut tudingan tersebut sebagai hal serius yang tidak bisa disampaikan tanpa dasar.
“Dalam negara hukum, semua tuduhan harus berbasis bukti dan diuji melalui mekanisme yang sah. Kita tidak bisa membiarkan isu ini liar karena dampaknya merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” ujar Hajrul Malik.
Ia juga menilai polemik ini dapat menjadi alarm bagi perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta standar etik dalam setiap penganugerahan gelar, termasuk gelar kehormatan.
“Pemerintah daerah berharap kampus tetap menjadi mercusuar integritas, bukan sekadar ruang seremoni,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa integritas akademik dan akuntabilitas publik harus tetap dijaga demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.
