Sinarsore.com, Mamuju – Penanganan kemiskinan di Sulbar menjadi sorotan utama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar pada Senin, 16 Juni 2025, dan dihadiri oleh para kepala OPD serta pejabat kabupaten.
Dalam sambutannya, SDK memberikan peringatan tegas kepada jajarannya. Ia menyebut bahwa jabatan, gelar, dan status sosial yang selama ini dinikmati para pejabat justru menjadi alasan mereka harus bertanggung jawab penuh terhadap penanggulangan kemiskinan.
“Kalau di satu daerah angka kemiskinannya tidak menurun, maka semua Kepala Dinas dan pejabat eselon III bisa menanggung dosa akibat pembiaran. Jadi kita semua harus hati-hati,” tegas SDK.
Menurutnya, penanganan kemiskinan di Sulbar tidak bisa dianggap sebagai isu teknis semata atau sekadar angka dalam statistik. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani dengan pendekatan yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
SDK menargetkan penurunan angka kemiskinan minimal satu persen per tahun, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia juga memperingatkan agar tidak ada pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk program kemiskinan maupun stunting.
“Jangan coba-coba sentuh dana penanganan kemiskinan dan stunting. Dosa dan risikonya besar sekali,” ujar SDK sambil mengutip surat Al-Ma’un sebagai pengingat moral.
Lebih lanjut, SDK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan di Sulbar. Ia membuka ruang kerja sama dengan lembaga donor seperti Unicef, LSM, dan organisasi lain termasuk Baznas untuk memastikan generasi masa depan tumbuh cerdas dan berkualitas.
“Saya ingin jalin kerja sama dengan semua pihak yang punya kepedulian yang sama dalam pemberantasan kemiskinan,” katanya.(*)
