Sinarsore.com, Mamuju – Potensi kelautan menjadi penggerak utama ekonomi Sulawesi Barat (Sulbar). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Roswati Panasa, dalam wawancara bersama TVRI Sulbar, Selasa, 1 Juli 2025.
Wawancara ini juga dihadiri oleh Kasubag Program DKP, Ahmadi, yang turut menjelaskan peran kebijakan dalam mendukung ekonomi biru.
Potensi kelautan Sulbar sangat strategis, dengan garis pantai lebih dari 700 kilometer dan berada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713. Menurut Roswati Panasa, kekayaan laut ini mencakup perikanan tangkap, budidaya laut, tambak, dan peluang besar dalam ekowisata bahari.
“Jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan, sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan membuka lapangan kerja baru,” kata Roswati Panasa.
Tantangan Pengembangan Sektor Kelautan di Sulbar
Meski potensinya besar, sektor kelautan dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, seperti keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan rantai dingin (cold chain), akses nelayan kecil terhadap pembiayaan dan teknologi yang masih minim, serta persoalan tata ruang laut.
“Kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi kebijakan menjadi kunci dalam mengatasi kendala ini,” ungkapnya.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Kelautan Berkelanjutan
DKP Sulbar telah mengambil langkah konkret dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk meningkatkan mutu hasil laut, pembentukan kawasan konservasi laut yang melibatkan nelayan lokal, pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana untuk kelompok usaha perikanan.
Hal itu dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap panca daya Pemprov Sulbar yang diusung Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Namun, Roswati menekankan bahwa diperlukan peningkatan dukungan anggaran dan koordinasi antar-instansi agar jangkauan program bisa lebih luas dan efektif.
Membangun Ekonomi Biru dan Perlindungan Nelayan Kecil
Pengembangan ekonomi biru di Sulbar masih memerlukan penyempurnaan. Menurut Ahmadi, kebijakan yang ada perlu diperkuat melalui sinkronisasi antara pusat dan daerah, serta regulasi turunan yang lebih teknis. Di sisi lain, perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional juga menjadi perhatian penting.
Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 telah mengatur perlindungan nelayan, implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan, mulai dari akses terhadap wilayah tangkap hingga persaingan dengan industri skala besar.
Insentif untuk Investor di Sektor Kelautan
DKP Sulbar juga membuka peluang bagi investor untuk berkontribusi dalam sektor kelautan berkelanjutan. Beberapa insentif dari pemerintah pusat sudah tersedia seperti kemudahan perizinan melalui OSS, tax holiday, dan akses ke KUR atau pembiayaan BLU KP.
Di tingkat provinsi, insentif lokal sedang dikembangkan dalam bentuk pengurangan retribusi, kemudahan lahan legal, serta dukungan teknologi untuk investasi ramah lingkungan.
