Sinarsore.com, Mamuju – Perencanaan dan penganggaran Bapperida Sulbar 2026 harus efisien dan rasional, sesuai dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam rangka memastikan anggaran benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana, saat memimpin asistensi dan supervisi Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2026.
Kegiatan ini digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar pada Selasa (24/6/2025), sebagai bagian dari tahapan Desk Bidang Perekonomian dan Infrastruktur. Junda menyampaikan bahwa kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tercermin langsung dari kualitas perencanaan dan penganggaran yang disusun.
“Perencanaan kita adalah cerminan daripada kinerja OPD. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran, sehingga kita dikoreksi karena cara kita merencanakan program,” tegas Junda.
Menurutnya, setiap rencana kegiatan harus ditunjang oleh narasi dan penjelasan yang jelas terkait output, urgensi, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran Bapperida Sulbar 2026 tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus logis dan berdampak nyata.
“Merencanakan sesuatu itu harus rasional. Oleh karena itu, saya minta semua program dan kegiatan yang diusulkan harus bisa dijelaskan manfaatnya,” tambah Junda yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Sulbar.
Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran Tahun 2026 masih mengacu pada efisiensi anggaran Tahun 2025. Setiap program yang telah melewati tahapan desk akan masuk ke proses pembahasan KUA-PPAS. Namun, bila ditemukan alokasi yang tidak efektif, anggaran tersebut akan dicabut dan dilaporkan ke gubernur.
“Anggaran yang tidak efisien akan ditarik. Itu tidak serta-merta dikembalikan, tapi tergantung keputusan pimpinan,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dari BPKPD Sulbar, Abdul Kudus, selaku perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tergabung dalam Desk 2 Bidang Perekonomian dan Infrastruktur.
