Foto: Ketua KNPI Tana Toraja, Restu Tangaka.
Sinarsore.com, Tana Toraja – Pembangunan sala satu Musholla di Objek Wisata Patung Tuhan Yesus Burake Tana Toraja menuai kontroversi, Pengurus DPD KNPI Tana Toraja minta Kapolda Sulsel agar segere mengevaluasi kinerja Kapolres Tana Toraja.
Pembangunan musholla di kawasan Objek Wisata Patung Tuhan Yesus Burake ini kembali menjadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Toraja.
Proses peletakan batu pertama pembangunan musholla tersebut yang dilakukan oleh Kapolres Tana Toraja, menuai pertanyaan dan kritik dari berbagai kalangan dan menjadi trending topik di kalangan masyarakat Toraja saat ini.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia( KNPI) Tana Toraja, Restu Tangaka kepada Sinarsore.com secara tegas meminta Kapolda Sulawesi Selatan agar segera mengevaluasi kinerja Kapolres Tana Toraja AKBP Budi Hermawan. Senin (09/06/2025).
Restu Tangaka menilai tindakan Kapolres yang turut serta dalam peletakan batu pertama pembangunan musholla di kawasan yang dikenal sebagai objek wisata dengan nilai-nilai keagamaan kristen ini tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di kalangan msyarakat.
Menurut Restu Ketua KNPI Tana Toraja, tindakan Kapolres tersebut tidak mencerminkan netralitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan masyarakat yang harus menjaga keberagaman dan kerukunan umat beragama.
“Kami meminta Kapolda Sulsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sikap dan tindakan Kapolres Tana Toraja agar tidak terjadi kesan keberpihakan yang dapat memicu konflik antar umat beragama di wilayah Tana Toraja,” tegas Restu yang juga adalah Pengurus Pusat GMKI.
Kontroversi ini muncul karena kawasan Patung Tuhan Yesus Burake selama ini dikenal sebagai destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi umat Nasrani.
Restu mengatakan bahwa pembangunan fasilitas ibada musholla harus dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah daerah dan semua stake holder agar tidak menimbulkan perdebatan soal kelayakan dan kesesuaian, terlebih jika keterlibatan pejabat negara dianggap sebagai bentuk dukungan resmi.
Hingga berita ini diturunkan, Restu mengatakan bahwa pihak kepolisian dan pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pembangunan musholla tersebut maupun alasan penunjukan Kapolres Tana Toraja sebagai pejabat yang melakukan peletakan batu pertama.
“Masyarakat diharapkan dapat menahan diri dan menjaga keharmonisan sambil menunggu klarifikasi lebih lanjut agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan gesekan sosial.” Imbau Restu Tangaka.
