Mamuju — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sulawesi Barat menanggapi isu nasional terkait posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). PSI Sulbar secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden sebagai pemegang tanggung jawab keamanan negara.
Ketua DPW PSI Sulbar, Fachryan Taslim, menilai netralitas Polri akan lebih terjaga apabila institusi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menurutnya, skema ini menghindari potensi tarik-menarik kepentingan antar kementerian dalam penggunaan kewenangan kepolisian. “Dengan berada langsung di bawah Presiden, tidak ada ruang kecurigaan maupun tarik ulur kepentingan kementerian terkait penggunaan kekuatan Polri. Jalur komando menjadi jelas dan netralitas lebih terjamin,” ujar Fachryan.
PSI Sulbar juga menilai posisi Polri di bawah Presiden memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat. Dalam sistem demokrasi, jalur akuntabilitas dinilai lebih transparan dan tegas.
“Kami berharap Polri senantiasa menjadi pelindung dan pengayom masyarakat khsusnya disulawesi barat. Bravo Polri,” tegas Fachryan.
Senada dengan sikap DPW PSI Sulbar, jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI sebelumnya juga menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI, bukan dimasukkan ke dalam struktur kementerian.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan bahwa dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat.“Ini merupakan wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam negara hukum. PSI berpandangan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional,” kata Grace.
Hal serupa disampaikan Andy Budiman, pengurus DPP PSI. Ia menilai dari sisi tata kelola pemerintahan, kedudukan Polri di bawah Presiden justru membuat struktur lebih efisien karena memiliki rantai komando yang jelas sehingga mampu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban.
Andy menambahkan, upaya menjaga netralitas kepolisian seharusnya tidak dilakukan dengan mengubah posisinya dalam struktur pemerintahan, melainkan melalui penguatan profesionalisme, pembangunan sistem pengawasan yang kuat, serta perbaikan institusional secara berkelanjutan.“Jika ingin Polri makin profesional dan netral, yang harus diperkuat adalah sistem pengawasan dan reformasi internal, bukan memindahkan posisinya,” pungkas Andy.
