Sinarsore.com, Mamuju – Keterlambatan pembayaran gaji PPPK jabatan fungsional guru di Mamuju, dipastikan hanya terkendala lambatnya kelengkapan administrasi persyaratan perpanjangan SK, serta keterlambatan pelaporan sejumlah dokumen oleh para PPPK melalui Dinas Pendidikan.
Namun demikian, pembayaran tiga bulan gaji 553 orang PPPK jabatan fungsional guru di Mamuju yang belum terbayar sejak bulan Agustus, dipastikan akan segera dibayarkan awal Oktober yang tinggal beberapa hari lagi.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mamuju, Hasriadi mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan bagian pengelola gaji ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, tentang gaji PPPK jabatan fungsional guru.
“Untuk gaji Oktober 2024, akan dibayarkan pada 1 Oktober 2024, sedangkan gaji Agustus dan September akan dibayarkan bersamaan pada 2 Oktober mendatang,” kata Hasriadi, Minggu, 29 September 2024.
Ia pun menjelaskan, keterlambatan pembayaran disebabkan beberapa faktor, yakni keterlambatan penyampaian laporan penilaian kinerja PPPK jabatan fungsional guru oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju kepada BKPP, juga disinyalir menyebabkan keterlambatan proses perpanjangan SK yang secara otomatis menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji.
“Laporan itu baru diterima BKPP pada minggu ketiga September ini. Hal lain yang juga menjadi kendala, pada saat penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja, terdapat beberapa PPPK jabatan fungsional guru yang berhalangan hadir, sehingga menyebabkan prosesnya terhambat,” ungkapnya.
Hasriadi membeberkan, keterlambatan pembayaran juga disebabkan oleh adanya beberapa orang PPPK mendapat catatan temuan hasil pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju yang kemudian menghambat percepatan penerbitan surat keterangan bebas temuan, sebagai salah satu syararat perpanjangan SK.
“BKPP Mamuju telah menyerahkan dokumen perpanjangan perjanjian kerja bagi 553 PPPK jabatan fungsional guru pada 28 September, namun belum sepenuhnya selesai. Hal ini disebabkan beberapa PPPK guru yang berhalangan hadir,” tutur Hasriadi.
