Sinarsore.com, Mamuju – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat (Sulbar), Suyuti Marzuki melakukan pertemuan strategis dengan Bank Indonesia dalam rangka memperkuat sektor perikanan melalui kolaborasi program dan kajian berbasis data.
Pertemuan yang berlangsung di Mamuju pada Selasa, 5 Agustus 2025 ini, menjadi momen penting dalam mendorong ketahanan pangan, stabilitas harga ikan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.
Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah dalam mendukung panca daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga.
DKP Sulbar dan Bank Indonesia merencanakan forum diseminasi hasil kajian sektor perikanan yang akan digelar pada akhir Agustus.
Forum ini akan menghadirkan pelaku usaha mikro sektor perikanan dari berbagai wilayah di Sulbar, serta instansi strategis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bapperida provinsi dan investor potensial.
Kehadiran nelayan gabungan dan pelaku usaha lokal dianggap penting sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
“Kami memberikan masukan agar kajian yang akan dilaksanakan bersama Bank Indonesia ini dapat diperdalam, khususnya pada aspek rantai pasok perikanan yang selama ini menjadi titik lemah distribusi dan stabilitas harga di daerah,” kata Suyuti Marzuki.
Bank Indonesia siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kajian perikanan melalui kerja sama dengan institusi akademik. DKP Sulbar akan berperan sebagai mitra strategis dalam menentukan topik kajian dan menjembatani keterlibatan pelaku usaha.
“Kami mendorong agar fokus kajian tidak hanya bersifat umum, tetapi benar-benar menyasar komoditas ikan konsumsi utama masyarakat seperti ikan layang, cakalang, dan kembung,” ungkapnya.
“Selain itu, perlu juga dikaji lebih jauh mengenai ikan nila sebagai alternatif pengganti ikan laut, mengingat program pengembangan budidaya ikan nila juga sedang kami dorong untuk meningkatkan ketahanan pangan dan sebagai solusi atas fluktuasi pasokan ikan laut yang bersifat musiman,” sambung Suyuti Marzuki.
DKP Sulbar menyoroti masih minimnya fasilitas rantai dingin, ketersediaan pabrik es, dan terbatasnya kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Kondisi ini berpengaruh terhadap jangkauan penangkapan dan distribusi ikan di pasar lokal.
Oleh karena itu, dibutuhkan percepatan pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) serta intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan efisiensi distribusi hasil laut.
Bank Indonesia turut meminta daftar kontak nelayan yang bisa menjadi mitra dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi, sebagai bagian dari upaya konkret mendorong pertumbuhan sektor perikanan.
“Dengan kajian yang lebih mendalam dan berbasis data lapangan, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Sulbar,” tuturnya.
Pertemuan antara Kadis DKP Sulbar dan Bank Indonesia ini diharapkan menjadi awal sinergi jangka panjang untuk memperkuat sektor perikanan Sulbar.
Melalui pendekatan kolaboratif, kedua pihak berkomitmen menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan.
