Sinarsore.com, Mamuju – Fenomena penganugerahan gelar kehormatan akademik yang belakangan menjadi sorotan publik menuai tanggapan dari Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Barat (Sulbar) sekaligus Ketua Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Sulbar, Ashari Rauf.
Ashari Rauf menilai, maraknya pemberian gelar kehormatan berpotensi mengarah pada politisasi dan komersialisasi pendidikan, bahkan memunculkan budaya “gila gelar” di kalangan tertentu.
“Saya memandang ini sebuah fenomena yang dapat menurunkan marwah dunia pendidikan tinggi akibat komersialisasi dan politisasi gelar tersebut,” ujar Ashari Rauf, Senin, 16 Februari 2026.
Menurutnya, gelar akademik sejatinya diberikan kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa serta karya ilmiah yang nyata dan terukur, sesuai dengan regulasi yang berlaku, bukan berdasarkan jabatan, popularitas, maupun kekuasaan.
“Kita sesungguhnya berharap gelar akademik hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kontribusi luar biasa dan karya ilmiah nyata, bukan karena jabatan atau kekuasaan,” tegasnya.
Karena itu, Ashari Rauf mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman serta penyelidikan terhadap kampus-kampus yang mengeluarkan gelar kehormatan akademik tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi proses akademik, serta evaluasi ketat oleh lembaga yang berwenang agar kualitas dan kredibilitas pendidikan tinggi tetap terjaga.
“Kita berharap yang menerima gelar kehormatan adalah individu yang benar-benar berjasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kemasyarakatan, bukan sekadar karena popularitas, jabatan, dan kekuasaan,” pungkas Ashari Rauf.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa integritas dunia akademik harus dijaga demi mempertahankan marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
