Sinarsore.com, Mamuju — Langkah percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju kian mendapat angin segar. Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju menggelar audiensi strategis dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Suraidah Suhardi, sebagai bagian dari konsolidasi politik lintas partai.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat itu turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota DPRD Sulbar Firman Argo Waskito (Partai Demokrat), Zulfakri Sultan (Partai Gerindra), Ketua Forum, Sandi, Sekretaris Forum, Irfan Topporang, Juru Bicara, Masran Jaya, Ketua DPW Partai Ummat Sulbar, serta sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis pemekaran.
Dalam pernyataannya, Suraidah Suhardi memberikan sinyal dukungan penuh terhadap perjuangan menjadikan Mamuju sebagai DOB. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen administratif yang disyaratkan pemerintah pusat telah lengkap dan siap.
“Saya mengapresiasi soliditas forum dan seluruh partai politik yang bergandengan tangan dalam isu strategis ini. Kita bicara tentang mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas,” tegas Suraidah.
Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa realisasi DOB masih terganjal oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesatuan visi dan arah gerakan antar seluruh pengusung.
“Apakah kita fokus memperjuangkan kota administratif atau kota otonom? Penegasan ini penting agar langkah kita tidak saling tumpang tindih. Kita harus satu frekuensi, satu arah,” imbuhnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, Suraidah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi ini, baik di tingkat legislatif daerah maupun dalam komunikasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Sandi dalam sambutannya menyampaikan, optimisme bahwa DOB Kota Mamuju akan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kita ingin perubahan nyata di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terbentuknya kota baru, ketimpangan layanan bisa ditekan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kurang tersentuh pembangunan,” ucapnya.
Sandi juga menyoroti bahwa infrastruktur pendidikan akan menjadi prioritas utama pasca pembentukan DOB. Pemerataan sekolah, fasilitas kesehatan, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal akan menjadi tonggak kemajuan baru Kota Mamuju.
“DOB bukan hanya soal administratif, tetapi soal keadilan pembangunan. Kita ingin memastikan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, bisa mengakses layanan dasar dengan mudah dan bermutu,” pungkasnya.
